DASAR-DASAR PERPAJAKAN 2

KEWAJIBAN PAJAK

1.      Kewajiban pajak subyektif

Adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, maka semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subyek pajak yang harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subyek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia.

2.      Kewajiban pajak obyektif

Adalah kewajiban yang melekat pada obyeknya. Dengan demikian, maka setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dapat dikenai pajak.

 

SAAT TIMBULNYA HUTANG PAJAK

1.    Ajaran material

Menurut ajaran ini hutang pajak timbul karena diberlakukanya peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban perpajakan. Konsisten dengan ajaran ini, maka seorang wajib pajak harus secara aktif menetukan apakah dirinya dikenai pajak atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (self assessment system).

2.    Ajaran formil

Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah atau aparatur pajak (fiskus).

 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

1.      Stelsel Pajak

a.    Stelsel nyata (riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek terjadi, misalnya PPh pasal 21, 22, 23,24, 25, pasal 4 ayat 2, 26

b.    Stelsel anggapan (fiktif)

Pengenaan pajak berdasarkan anggapan, misalnya anggapan bahwa pajak tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya

c.     Stelsel campuran keduanya

Pengenaan pajak dengan kombinasi kedua stelsel. Misalnya penghitungan pajak awal tahun diperhitungkan dengan anggapan SPT tahun sebelumnya, kemudian pada akhiar tahun diperhitungkan kembali.

2.      Asas Pemungutan

a.     Asas domisili

Asas ini menyatakan negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Setiap wajib pajak yang berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya baik dari dalam maupun luar negeri.

b.     Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c.     Asas kebangsaan

Adalah asas yang menyatakan bahwa pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara.

3.      Sistem pemungutan pajak

a.    Official assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang.

b.    Self assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutangnya.

c.    With holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong, memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkannya.

 

BERAKHIRNYA HUTANG PAJAK

Hutang pajak akan berakhir atau terhapuskan mana kala terjadi hal-hal sebagai berikut:

a.    Pembayaran / pelunasan pajak yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun kredit pajak luar negeri.

b.    Kompensasi, dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau karena kelebihan pembayaran pajak.

c.    Kadaluarsa, yaitu telah melewati batas waktu tertentu. Hutang pajak akan kadaluarsa setelah melewati 10 tahun, terhitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan

d.    Pembebasan atau penghapusan

Wajib pajak tertentu dapat dinyatakan hapus pajak terhutangnya oleh fiskus karena tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penyidik

 

TARIF PAJAK

Tarif pajak merupakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan besarnya tarif pajak dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, pemerataan dan keadilan. Macam-macam tarif pajak adalah sebagai berikut;

1.    Tarif Regresif (Tetap)

Adalah jumlah atau angka yang tetap pada berapapun besarnya dasar pengenaan pajak (DPP), contohnya bea materai.

2.    Tarif Proporsional (Sebanding)

Adalah persentase tertentu yang bersifat tetap terhadap berapapun DPP-nya. Makin besar DPP-nya makin besar pula jumlah pajak yang terhutang, contohnya tarif PPN (11%).

3.    Tarif Degresif (Menurun)

      Adalah tarif yang jumlah pajak yang dipungut akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Namun, perlu diketahui bahwa dalam praktik di Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Tarif ini dibedakan menjadi tiga:

a.    Tarif degresif – proporsional

Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar.

b.    Tarif degresif – progresif

Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.

c.    Tarif degresif – degresif

Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya menungkat dan besarnya penurunan tarifnya semakin kecil

4.    Tarif Progresif (Meningkat)

Adalah berupa persentase tertentu yang semakin tinggi dengan semakin besarnya DPP-nya. Tarif ini dibedakan menjadi tiga:

a.    Tarif progresif – proporsional

Persentase tertentu yang semakin tinggi dengan meningkatnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan kenaikan persentase tersebut tetap. Contoh tarif Pajak PPh.

b.    Tarif progresif – progresif

Berupa persentase yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya DPP. Contoh pajak penghasilan (PPh) untuk badan dan bentuk usaha tetap (BUT)

c.    Tarif progresif – degresif

Persentasenya meningkat dengan meningkatnya DPP, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

 

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Dalam pelaksanaan penerapan aturan perpajakan, terdapat suatu usaha/tindakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban pajak yang termasuk dalam kategori perlawanan terhadap adanya pemungutan pajak, baik perlawanan secara pasif maupun aktif.

a.    Perlawanan pasif

Yaitu melakukan suatu upaya/ tindakan berupa hambatan-hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak.

b.   Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan agar tidak dikenai pajak misalnya; menghindari pajak, menyelundupkan pajak/mengelakan dan melalaikan pajak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENYESUAIAN (ADJUSTMENT)

Gambar
  Penyusunan neraca saldo biasanya dilakukan pada setiap akhir bulan, triwulan, semester atau pada setiap akhir periode akuntansi. Saldo-saldo yang dicatat di dalam neraca saldo adalah merupakan ringkasan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang didalamnya juga akan tercermin efek dari transaksi yang dilakukan itu. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi, laporan keuangan seringkali tidak dapat disusun langsung dari neraca saldo dikarenakan data yang tercantum dalam neraca saldo masih memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, sebaiknya diadakan penelitian ulang atas saldo setiap perkiraan untuk mengetahui kebenaran dari neraca saldo. Ini sangat perlu dilakukan karena adanya beberapa kemungkinan yang harus mendapat perhatian secara cermat, yaitu: 1.    Ada akun-akun yang dapat secara langsung digunakan untuk menyusun laporan keuangan karena saldonya telah sesua...
Baca selengkapnya

SIKLUS AKUNTANSI

Gambar
Laporan keuangan tidak dapat langsung disusun dari transaksi, tetapi harus melalui proses. Berbagai jenis transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode akuntansi diproses melalui beberapa tahapan, kemudian diteruskan dalam periode akuntansi berikutnya melalui tahapan-tahapan yang sama. Tahapan-tahapan kegiatan akuntansi dalam suatu periode yang berulang dalam periode-periode berikutnya disebut siklus akuntansi ( accounting cycle ). Secara garis besar, kegiatan dalam siklus akuntansi meliputi tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: 1.       Pencatatan data transaksi ( recording ) Siklus akuntansi dimulai dengan adanya suatu transaksi atau kejadian bersifat keuangan yang harus dicatat. Transaksi adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan aset atau liabilitas dan ekuitas yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya pembelian barang, penjualan jasa, pembayaran utang usaha, dll. Sedangkan kejadian bersifat keuangan adalah tindakan yang ...
Baca selengkapnya

MENGECEK KEBENARAN PENGINPUTAN AKUN DAN SALDONYA DAN MENGINPUTKAN SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Gambar
A.     MENGECEK KEBENARAN PENGINPUTAN AKUN DAN SALDONYA Sebelum kita menginputkan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap, ada baiknya jika kita terlebih dahulu memeriksa kebenaran penginputan akun dan saldonya. Sama halnya seperti di Accurate versi desktop, yang menjadi patokan awal kita adalah saldo dari akun Equitas Saldo Awal, dimana akun ini harus memiliki saldo sejumlah total saldo akun-akun akumulasi penyusutan. Untuk melakukan pengecekan ini klik ikon Laporan di sebelah kiri paling bawah, lalu klik Daftar Laporan. Lalu pada menu di sebelah kiri, pilih Buku Besar. Pada detail laporan Buku Besar di sebelah kanan klik Daftar Akun Perkiraan. Pada jendela Parameter Laporan inputkan tanggal neraca saldo sesuai disoal, lalu klik Tampilkan. Berikut adalah tampilan Daftar Akun Perkiraan Rumah Cantik Hana di Accurate Online. Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa saldo akun Equitas Saldo Awal sama dengan saldo akun Equipment Ac...
Baca selengkapnya